Beranda Opini Ujaran Kebencian di Era Millenial

Ujaran Kebencian di Era Millenial

674
0
BERBAGI

Penulis: Hidayat GPS  Ujaran kebencian ialah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual ,kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Para kritikus berpendapat bahwa istilah Hate speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika Hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (libel). Hampir semua negara di seluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Contohnya adalah Inggris, pada saat munculnya Public Order Act 1986 menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan “mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan” terhadap “warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis”. Di Brazil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dll (www.wikipedia.com).

Jika di Turki, seseorang akan divonis penjara selama satu sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasaan untuk melakukan tindak hukum  terhadap siapapun yang manyangkal bahwa pembinasaan itu terjadi. Di Kanada, Piagam Kanada untuk hak dan kebebasan (Canadian Charter of Rights and Freedoms) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.

Di Indonesia, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran ini pada dasarnya adalah petunjuk dan panduan bagi kepolisian di lapangan ketika terjadi dugaan ujaran kebencian (hate speech) yang berlaku internal bagi lingkungan Kepolisian RI. Tujuan Kapolri mengeluarkan SE Hate speech ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau hate speech.

Sebelum SE Hate Speech terbit inipun ketentuan-ketentuan soal larangan berujar kebencian (seperti pencemaran nama baik misalnya) sebenarnya telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) [Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2)]
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ttg Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008)(Pasal 16)
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial (“UU 7/2012”)
  4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 ttg Teknis Penanganan Konflik Sosial (Perkapolri 8/2013)

Surat Edaran Kapolri tentang terbitnya Hate Speech, sedikit-banyaknya berkorelasi terhadap konsep Netiquette. Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran tersebut memunculkan beberapa poin penting. Beberapa poin tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara substansi yang terdapat dalam wacana Hate Speech dengan etika berinternet. Misalnya saja; bagaimana seseorang atau komunitas menjaga perkataannya yang dimanifestasikan pada teks verbal. Artinya, dari perkataan tersebut dimungkinkan mempunyai potensi memprovokasi seseorang atau komunitas lainnya. Bukan berbentuk kritik, tapi dapat dimungkinkan berbentuk fitnah, ejekan, propaganda, adu domba, dan berbagai macam ujaran penghinaan dan lain-lain.

(HGPS)

LEAVE A REPLY