Beranda Ekonomi Perjuangkan Nelayan Teri Medan, Komisi A DPRDSU Kunjungi Kementerian Kelautan Perikanan

Perjuangkan Nelayan Teri Medan, Komisi A DPRDSU Kunjungi Kementerian Kelautan Perikanan

658
0
BERBAGI

Sejak diterbitkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI, diketahui banyak alat tangkap yang digunakan nelayan dilarang pemerintah. Sehingga banyak nelayan menganggur karena takut melaut.

Hal yang sama terkait dengan para nelayan Teri Medan juga merasa terancam untuk mencari ikan Teri ke laut karena sejauh ini peraturan menteri KP nomor 71 tahun 2016 tersebut di atas, penerapannya di daerah tidak melihat ada perbedaan pusat Teri dengan pukat yang dilarang. Sehingga ada kerancuan tafsir terhadap pukat yang digunakan oleh para nelayan Teri Medan.

Baca Juga : Nelayan Ikan Teri Meyakini Klasifikasi Alat Tangkap Menteri Salah

Menurut ketua asosiasi nelayan Teri Medan Sumatera Utara, Arnold Hutabarat, kalau pukat yang mereka gunakan untuk melaut bukan jenis pukat yang dilarang oleh peraturan menteri, “Alat tangkap ikan Teri Medan khusus dan bukan pukat trawl, alat tangkap kami berjenis uncang atau kantung, uncang ini harus dihela 2 boat dengan kecepatan 0,8 mil perjam s.d. 1 mil perjam, dan tidak sampai di dasar laut karena Teri Medan hidupnya hanya di kedalaman 2 meter s.d. 10 meter. Jadi alat tangkap kami tidak merusak lingkungan dan habitat laut,” ujarnya saat ikut bersama rombongan Komisi A DPRD Sumut ke Jakarta Kamis 27/06/2019.

Melalui pesan WhatsApp yang disampaikan ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, kepada wartawan membenarkan bahwa kunjungan kerja Komisi A ke Jakarta dimulai dari hari Rabu s.d. Sabtu (25/6/2019 s.d. 29/6/2019) membawa agenda utama tentang peraturan menteri KP nomor 71 tahun 2016 yang berkaitan langsung dengan nasib nelayan Ikan Teri Medan.
“Pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Sumut sepakat para nelayan Teri Medan punya kekhususan dan berbeda dalam kegiatan melaut. Sehingga penerapan peraturan menteri KP nomor 71 tahun 2016 tersebut perlu di tinjau ulang dan memperhatikan hak-hak nelayan Teri Medan yang berjuang mencari kehidupan. Bersama pihak pemerintah provinsi Sumatera Utara, kali ini kunjungan Komisi A ke kementerian KP khusus untuk membela hak-hak para nelayan Teri Medan,” kata Muhri.

Diterima oleh Direktur Kapal dan Alat Tangkap Ikan kementerian KP RI, Gunario. Rombongan Komisi A DPRD Sumut yang didampingi oleh Ketua dan para Wakil Ketua DPRD provinsi Sumatera Utara, merasa optimis pemerintah pusat melalui kementerian KP RI, akan segera melakukan tindak lanjut guna melindungi hak-hak nelayan Teri Medan yang sudah bersungguh-sungguh bergabung dalam wadah asosiasi nelayan Teri Medan Sumatera Utara untuk memperjuangkan nasib nelayan. (*)

LEAVE A REPLY